Ketua DPRD Sumsel: Pancasila Harus Jadi Napas Kebijakan, Bukan Sekadar Seremonial

PALEMBANG — Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025), yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, bukan hanya menandai penghormatan terhadap dasar negara, tetapi juga menjadi momentum reflektif bagi pemimpin daerah. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, SE., MM., hadir langsung dalam upacara yang mengusung tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, dan menyerukan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dihidupkan dalam kebijakan publik.

“Pancasila bukan hanya semboyan dalam upacara atau pidato. Ia harus jadi napas dalam setiap langkah pengabdian, baik oleh penyelenggara negara maupun masyarakat,” tegas Andie usai upacara.

Upacara berlangsung khidmat, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, MH, yang membacakan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa di tengah pesatnya pembangunan dan disrupsi global, Pancasila harus menjadi kompas moral dan arah kebijakan nasional maupun daerah, termasuk dalam isu-isu krusial seperti pendidikan, ekonomi digital, hingga pemerintahan berbasis teknologi.

Ketua DPRD Sumsel menyambut baik pesan tersebut dan menegaskan bahwa lembaga legislatif daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam produk hukum, pengawasan anggaran, serta pelayanan kepada rakyat.

“Kami di DPRD Sumsel berkomitmen agar setiap kebijakan yang kami lahirkan memiliki fondasi ideologis yang kuat. Tidak boleh ada kebijakan yang melenceng dari nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Andie juga menyerukan agar Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi rutinitas seremoni tahunan, tetapi dijadikan titik tolak membangun Sumsel yang berdaya saing, inklusif, dan berintegritas, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama.

Kehadiran Ketua DPRD dalam upacara ini memperkuat pesan bahwa parlemen daerah bukan hanya pelengkap sistem pemerintahan, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga arah ideologis pembangunan bangsa dari daerah. (Adv)