Paripurna XIV, Ketua DPRD Sumsel: Opini WTP Bukan Sekadar Prestasi, Tapi Tanggung Jawab Kolektif Menuju Pemerintahan Akuntabel

PALEMBANG – Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (4/6/2025), bukan hanya seremoni penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, melainkan juga momen afirmasi atas keberhasilan Sumsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kali secara berturut-turut.

Kehadiran lengkap unsur Forkopimda, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, SE., MM., Sekda Provinsi, dan para kepala OPD menjadikan sidang ini bukan hanya ajang formalitas, tetapi titik reflektif atas capaian dan arah tata kelola pemerintahan Sumsel ke depan.

“Opini WTP ini bukan datang karena kebetulan. Ini hasil kerja keras, komitmen bersama, dan disiplin fiskal yang terus kita jaga,” tegas Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dalam pernyataan politiknya.

Andie menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga menjadikan akuntabilitas anggaran sebagai prinsip dasar dalam setiap pembahasan kebijakan daerah. Ia juga mendorong agar pencapaian ini menjadi pelecut semangat seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja lebih cermat, terbuka, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“WTP adalah cermin dari kerja kolektif, dan DPRD siap terus mengawal agar keuangan publik benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Sumsel,” tandasnya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam sambutannya juga menekankan bahwa opini WTP bukanlah akhir, tetapi fondasi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan tangguh menghadapi tantangan pembangunan.

“Penghargaan ini bukan seremoni. Ia harus menjadi komitmen moral dan operasional dalam tata kelola pemerintahan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, mengakui konsistensi luar biasa yang ditunjukkan Sumsel dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

“Sumsel adalah contoh baik nasional. Tidak banyak provinsi yang bisa mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut,” katanya.

Lebih dari sekadar laporan keuangan, rapat paripurna ini mempertegas peran DPRD sebagai mitra kritis namun konstruktif bagi eksekutif, dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Dengan sinergi yang kuat, Sumsel tak hanya membukukan prestasi, tetapi membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. (Adv)