Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang jalannya pemerintahan daerah melalui Sidang Paripurna XI yang digelar Senin, 14 April 2025. Agenda utama sidang ini adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024.
Sidang penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang. Dalam pidatonya, Andie Dinialdie menegaskan bahwa DPRD tidak hanya hadir sebagai forum politik, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan melalui pengawasan dan masukan yang konstruktif.
“Laporan Pansus memuat catatan-catatan strategis, saran, dan koreksi terhadap program-program pemerintahan. Tujuannya jelas: memperkuat efektivitas kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Andie Dinialdie.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa lepas dari sinergi erat antara legislatif dan eksekutif yang dilandasi semangat transparansi dan akuntabilitas.
Suara Pansus: Menyaring Evaluasi, Menawarkan Solusi
Dalam laporannya, Juru Bicara Pansus II, Bembi Perdana, ST, memaparkan hasil evaluasi mendalam terhadap kinerja keuangan Pemprov Sumsel tahun 2024. Pansus menyoroti pentingnya kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian program, serta perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah.
“Kami memahami dan menerima LKPJ Gubernur dengan sejumlah catatan. Rekomendasi kami susun agar menjadi rujukan konkret dalam penyempurnaan kinerja pemerintahan di tahun berikutnya,” ujar Bembi.
Sementara itu, Pansus III melalui juru bicara Abdul Fikri Yanto, S.Th.I., M.Ag, memberikan apresiasi atas capaian kinerja OPD mitra kerja yang dinilai telah bekerja cukup baik. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya penguatan anggaran, khususnya untuk sektor ekonomi sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi tetap penting, tetapi jangan sampai mengorbankan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Dukungan penguatan anggaran mutlak diperlukan,” tegasnya.
Mendorong Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif
Sidang ini mempertegas peran DPRD Sumsel sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab dalam menjaga ritme pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Andie Dinialdie, lembaga legislatif Sumsel menunjukkan sikap tegas namun kolaboratif dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada rakyat.
Melalui catatan strategis yang disampaikan oleh masing-masing pansus, DPRD Sumsel berharap agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara serius oleh eksekutif, demi Sumsel yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti di laporan, tapi menjadi bagian dari gerak nyata pembangunan Sumatera Selatan,” tutup Andie Dinialdie. (Adv)
Tidak ada komentar