Ketua DPRD Sumsel Kawal Ketat Pertanggungjawaban APBD, Wagub Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola

Palembang – Dinamika pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di DPRD Provinsi Sumsel kembali menguat. Dalam Rapat Paripurna XV yang berlangsung Senin (16/6/2025), Wakil Gubernur H. Cik Ujang memberikan tanggapan terhadap pandangan umum seluruh fraksi. Agenda ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Sumsel bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Di bawah arahan Ketua DPRD Sumsel Hj. Anita Noeringhati, lembaga legislatif terus menyoroti berbagai titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu perhatian besar adalah evaluasi terhadap kinerja BUMD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketepatan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Wakil Gubernur dalam pemaparannya menyampaikan bahwa realisasi belanja yang tampak rendah disebabkan oleh penundaan pembayaran, bukan karena lemahnya pelaksanaan program. “Kami tetap memastikan bahwa seluruh rencana prioritas berjalan sebagaimana mestinya. Keterbukaan terhadap DPRD menjadi prinsip dasar kami,” ungkapnya.

Menjawab kekhawatiran DPRD soal pengelolaan BUMD, Cik Ujang memaparkan bahwa pihaknya telah menerapkan standar ketat seleksi direksi dan mendorong pembentukan SOP untuk menuju tata kelola yang sehat dan kompetitif. Ia juga menanggapi penggunaan Silpa tahun berjalan yang menyalahi prinsip perencanaan fiskal, dan berjanji akan lebih cermat menyusun anggaran sesuai arahan BPK.

Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto menegaskan bahwa pembahasan lanjutan akan digodok melalui komisi-komisi DPRD bersama OPD terkait mulai 20 hingga 25 Juni 2025, sebelum disahkan dalam rapat lanjutan 7 Juli mendatang.

Dengan pengawalan ketat dari Ketua DPRD Sumsel dan kolaborasi seluruh fraksi, publik kini dapat menaruh harapan pada proses evaluasi APBD yang tak hanya prosedural, tetapi juga substantif demi kemajuan Sumsel yang lebih transparan dan berintegritas. (Adv)