Review DED Gedung Walikota Lubuklinggau Berpotensi Membebani Anggaran

Referensinews.id – Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK) Ihwan mengungkapkan bahwa biaya untuk melakukan review Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor Walikota Lubuklinggau mencapai 100 juta rupiah. Proses review DED ini dilakukan untuk menambah elemen arsitektur berupa ruang pameran di lantai bawah gedung (lantai 1), yang dijadwalkan pada Senin (8/7/2019).

Namun, meskipun Ihwan dan Kepala Dinas PUDTR, Asril, mengonfirmasi adanya perubahan desain, keduanya enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang meminta perubahan tersebut. Ihwan hanya menyampaikan bahwa inisiatif untuk mereview DED tersebut datang dari Dinas PUPR.

“Kami melakukan review desain, beberapa elemen perlu dibongkar karena kami ingin memanfaatkan ruang bawah (lantai 1) sebagai ruang pameran,” ungkap Ihwan.

Di lapangan, kondisi fisik gedung yang sedang dalam tahap pembangunan menunjukkan bahwa tangga menuju lantai dua (2) telah dihancurkan, hanya menyisakan rangka besi lantai. Namun, sesuai penjelasan Ihwan, perubahan ini hanya pada beberapa elemen interior dan arsitektur, sementara bentuk dasar bangunan tetap tidak berubah.

“Tangga yang dihancurkan hanya keramik lantai yang akan diganti dengan karpet,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ihwan menjelaskan bahwa keputusan untuk mereview DED ini merupakan bagian dari dinamika pembangunan gedung yang telah berjalan selama lima tahun. “Kadang-kadang, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, kita harus mengorbankan beberapa hal. Dalam proses pembangunan yang sudah berjalan, kadang ada yang harus disisihkan,” jelasnya.

Namun, kritikan tajam datang dari Andi Lala, yang mempertanyakan kebijakan Dinas PUDTR. “Kalau tangga dan lantai hanya tersisa rangka besi, berarti strukturnya sudah berubah. Lalu, karpet itu akan dipasang di mana?” bantah Andi.

Andi juga menilai bahwa proses review DED ini berpotensi menyebabkan pemborosan. “Jika bukan pemborosan, lantas apa namanya? Atau apakah ini memang sengaja dilakukan untuk menambah atau mengurangi volume pekerjaan? Siapa yang akan diuntungkan dari review DED ini?” tutupnya.

Proses review DED yang menelan biaya besar dan menimbulkan pertanyaan publik ini masih menyisakan kontroversi. Sementara itu, publik menanti jawaban atas kritik yang dilontarkan, mengingat penggunaan anggaran yang tidak transparan bisa menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan proyek pembangunan gedung Walikota Lubuklinggau. (RN)