APBD Rp 1 Miliar Lebih untuk Pakaian Pejabat, Aktivis Kritik Pemkab Musi Rawas: “Uang Rakyat Bukan untuk Berpesta Gaya”

Referensinews.id

MUSI RAWAS – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 1 miliar hanya untuk belanja pakaian pejabat, berdasarkan dokumen realisasi anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah tahun 2018.

Dokumen tersebut menunjukkan dua jenis pengeluaran utama: pengadaan barang dan jasa senilai lebih dari Rp 470 juta, serta belanja pegawai lebih dari Rp 3,8 juta, yang dilaksanakan pada Jumat (6/9).

Anggaran belanja barang dan jasa mencakup pembelian pakaian adat untuk 71 kepala OPD senilai Rp 2,5 juta per stel. Tak hanya itu, pakaian adat bagi Kepala Daerah dan Muspida juga dibeli sebanyak 10 stel dengan harga Rp 5,5 juta per stel, total mencapai Rp 232,5 juta. Sementara itu, sebanyak 81 stel batik tradisional untuk pria dan wanita dibeli seharga Rp 1,5 juta per stel, dengan total pengeluaran Rp 243 juta.

Tak berhenti di situ, kegiatan bertajuk “Peningkatan Disiplin Aparatur” juga menguras anggaran lebih dari Rp 600 juta. Di dalamnya termasuk pembelian pakaian dinas dan perlengkapannya senilai Rp 137 juta. Bupati mendapatkan dua stel pakaian harian sipil dengan harga fantastis, Rp 16,5 juta per stel. Wakil Bupati juga memperoleh dua stel serupa dengan harga Rp 14,5 juta per stel.

Ajudan dan sopir tak ketinggalan: enam stel pakaian ajudan Bupati dibeli seharga lebih dari Rp 1,2 juta per stel, sementara ajudan Wakil Bupati mendapatkan enam stel senilai lebih dari Rp 1 juta per stel. Belanja pakaian sopir Bupati dan Wakil Bupati tercatat sebanyak 14 stel, masing-masing Rp 850 ribu per stel. Ada juga pakaian sipil lengkap (PSL) untuk Bupati dan Wabup—masing-masing dua stel seharga Rp 6 juta dan Rp 5,5 juta. Pakaian Dinas Harian (PDH) pun tak ketinggalan, dengan anggaran Rp 12 juta untuk Bupati dan Rp 10 juta untuk Wabup.

Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran untuk pembelanjaan pakaian ini melampaui angka Rp 1 miliar.

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari aktivis pengawas anggaran APBD MLM, Febri RB. Ia menilai pengeluaran tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat Musi Rawas.

“Melihat kondisi sosial masyarakat Musi Rawas akhir-akhir ini, tidaklah elok jika pejabat bermewah-mewah dengan pakaian mahal, sementara semuanya dibebankan kepada APBD—yang notabene adalah uang rakyat,” tegas Febri.

Lebih lanjut ia mengatakan, “Pemimpin itu tugasnya menyejahterakan rakyat, bukan bermegah dengan fasilitas mewah. Gaji mereka sudah besar, jangan semua kebutuhan pribadi dibebankan kepada rakyat.”