Referensinews.id // Lubuklinggau – DPRD Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ Wali Kota tahun 2020, beberapa waktu lalu.
Fraksi-fraksi DPRD Lubuklinggau menyoroti beberapa aspek, utamanya mengenai kemiskinan dan pengangguran yang dinilai meningkat. Selain itu juga, DPRD menyoroti bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lubuklinggau belum maksimal dalam menangani kemiskinan dan pengangguran.
Kemudian, ada pula pendangan umum fraksi yang membahas tentang usulan-usulan masyarakat hasil dari reses anggota dewan yang belum terakomodir dan telah diajukan beberapa kali usulan seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lampu jalan di lingkungan masyarakat.
Lain halnya dengan yang disampaikan oleh fraksi PDIP bahwa, fraksi PDIP menyoroti honor pemangku adat dan lembaga pemangku adat dibentuk. Pihak PDIP mengingatkan supaya lembaga ini jangan sampai hanya kepentingan politik saja.
Sementara dari fraksi Keadilan Sejahtera meminta pemkot Lubuklinggau untuk dapat melaksanakan pendidikan secara tatap muka kembali. Sebab, indeks pembangunan masyarakat yang secara angka meningkat, namun faktanya tidak. Karena, menurut fraksi Keadilan Sejahtera ada tiga poin meningkatnya IPM, yakni kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, namun akibat Covid-19 semuanya menurun.
Kemudian, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, secara langsung menanggapi atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Mengenai dengan usulan masyarakat melalui reses dewan, telah disampaikan saat musrenbang bahwa ada sekitar 428 usulan, baru di realisasi 238 kegiatan atau terakomodir 55,6 persen.
Selain itu, menurut Wali Kota bahwa mengenai kemiskinan dan pengangguran bahwa BPS mensurvei dengan metode sampling, namun faktanya secara dor to dor berbeda dengan hasil yang di rilis BPS, begitu juga dengan angka kemiskinan.(RN75)