Palembang-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XI (11) dengan agenda pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun anggaran 2024
dilanjutkan dengan pembentukan pansus – pansus berdasarkan perwakilan fraksi –fraksi DPRD Sumsel serta dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024 antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel, Senin (24/3).
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto dan Raden Gempita, anggota DPRD Sumsel, Sekda Sumsel Edwar Chandra serta sejumlah pejabat daerah, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
(RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, terdapat empat prioritas pembangunan tahun ini, yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,.
Lalu meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
Gubernur juga mengungkapkan indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif di Sumsel. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,03 persen, melampaui angka nasional sebesar 4,95 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,86 persen, lebih baik dibandingkan angka nasional 4,91 persen. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,97 persen, lebih baik dibandingkan 2023 yang mencapai 11,78 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 73,84 poin, meningkat dari 73,18 poin di tahun sebelumnya. Inflasi tetap terkendali di angka 1,20 persen, lebih baik dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,57 persen. Selain itu, Pemprov Sumsel juga telah menetapkan tujuh program kerja unggulan sepanjang tahun 2024.
Di antaranya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan pangan, percepatan pengembangan tanaman perkebunan, pengembangan BUMD dan pembiayaan UMKM, percepatan pengembangan transportasi dan konektivitas regional, peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan regulasi, serta pengembangan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, mengatakan pihaknya akan membentuk pansus untuk mrmbahas LKPJ Gubernur.
Selain penyampaian LKPJ oleh Gubernur Sumsel, rapat ini juga membahas pembentukan 5 (lima) panitia khusus (Pansus) berdasarkan komposisi komisi-komisi yang ada di DPRD Sumsel. Kelima Pansus tersebut yakni Pansus 1 Bidang Pemerintahan, Pansus 2 Bidang Perekonomian, Pansus 3 Bidang Keuangan, Pansus 4 Bidang Pembangunan, dan Pansus 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pembentukan Pansus dalam rapat ini bertujuan untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terkait LKPJ yang telah disampaikan.
Pansus-pansus yang terbentuk nantinya akan bertugas menganalisis serta memberikan rekomendasi atas laporan tersebut sebelum disahkan dalam sidang DPRD berikutnya.
Andie Dinialdie mengatakan, rapat paripurna di skors sampai Senin (14/4/2025).*
