“Bobrok” APBD Muratara: Proyek Irigasi 3 Miliar Ambrol, Kualitas Diduga di Bawah Standar

Referensinews.id – Skandal pembangunan kembali mencoreng wajah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Proyek peningkatan saluran irigasi senilai Rp3 miliar di Bukit Ulu, Kecamatan Karang Jaya, ambrol tak lama setelah rampung. Fakta ini menegaskan dugaan bahwa pekerjaan proyek dilakukan tanpa mengindahkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk infrastruktur irigasi. Kamis (13/6/2019).

Proyek yang semestinya menjadi tulang punggung sektor pertanian ini justru berubah menjadi sumber keluhan masyarakat. Saluran irigasi yang ambruk memperlihatkan lemahnya perencanaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PU-BM) Muratara serta buruknya kualitas pengerjaan oleh kontraktor pelaksana, PT Bumi Putri Silampari.

Pembangunan infrastruktur irigasi bukan sekadar proyek formalitas. Ada standar teknis dan perencanaan matang yang seharusnya diikuti sesuai pedoman Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Namun, proyek ini justru menjadi contoh nyata pengabaian aturan yang merugikan petani dan mencederai kepentingan publik.

Akibat kelalaian ini, kebutuhan irigasi petani yang menjadi prioritas utama justru diabaikan. Material di bawah standar, pengerjaan diduga asal-asalan, dan minim pengawasan—semuanya bermuara pada kerusakan cepat yang menyulut kekecewaan warga.

Ironisnya, meski permasalahan demi permasalahan terus mencuat, Dinas PU-BM Muratara tampak enggan berbenah. Kepala Dinas, Erdius Lantang, kembali menjadi sorotan publik. Tak hanya irigasi ambrol, sejumlah proyek lain seperti jalan Simpang Lake dan penyegelan kantor dinas oleh warga turut membayangi rekam jejaknya.

“Masalah di Dinas PU-BM Muratara tak kunjung tuntas. Dari jalan rusak, kantor disegel warga, hingga proyek irigasi ambrol—semuanya terhubung dengan kepemimpinan Erdius Lantang,” kritik Hafiez Noeh, aktivis pemerhati kebijakan publik.

Lebih dari itu, Hafiez mempertanyakan ketidakhadiran aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan pelanggaran ini. “Kasus jalan Simpang Lake saja tak jelas ujungnya. Sekarang muncul lagi proyek irigasi dengan kontraktor yang sama. Apakah ini akan kembali lenyap tanpa jejak?” sindirnya tajam.

Kisruh proyek-proyek infrastruktur di Muratara kini menjadi cerminan bobroknya tata kelola anggaran dan lemahnya akuntabilitas pejabat publik. Sayangnya, hingga kini tak ada tanda-tanda perbaikan yang nyata.