Pembayaran ADV di Humas Setda Muratara Diduga Langgar Prosedur, Terkesan “Bagi-bagi Duit”

Referensi News

Muratara, 18 Januari 2017 — Proses pembayaran kegiatan publikasi oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menuai sorotan. Pembayaran tagihan advertorial (ADV) kepada sejumlah media dilakukan tanpa kelengkapan administrasi yang memadai, memunculkan kesan adanya praktik “bagi-bagi duit”.

Pembayaran tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan di Hotel Burza bersama perwakilan 22 media. Namun, praktik yang berlangsung dinilai janggal. Pihak Humas hanya meminta tanda tangan di selembar kertas tanpa disertai kwitansi resmi, materai, maupun stempel media, sehingga menimbulkan tanda tanya mengenai legalitas dan akuntabilitas anggaran yang digunakan.

“Dalam pengalaman saya baik di Pemkab Musirawas maupun Kota Lubuklinggau, pembayaran tagihan dalam bentuk apa pun harus melewati prosedur administrasi yang tertib dan transparan,” ujar Hol, seorang wartawan senior yang turut hadir dalam pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Humas Setda Muratara menyatakan bahwa sisa anggaran publikasi hanya sebesar Rp50 juta. Untuk itu, diputuskan pembayaran dilakukan secara merata kepada 22 media masing-masing sebesar Rp2.250.000, meskipun tidak semua media menyepakati kebijakan tersebut.

Kepala Bagian Humas Setda Muratara, Aan Andrian, didampingi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Publikasi, Dedi Irawan, mengonfirmasi hal tersebut. “Dana publikasi saat ini hanya tersisa Rp50 juta. Kami berharap rekan-rekan wartawan bisa memahami kondisi ini dan mencari solusi terbaik bersama,” ungkapnya di hadapan wartawan.

Praktik pembayaran tanpa administrasi resmi ini dinilai mencederai prinsip transparansi pengelolaan anggaran daerah, apalagi menyangkut penggunaan uang negara untuk kegiatan publikasi. (RN)