Hibah DKP Muratara 2017 Sarat Masalah, Potensi Penyalahgunaan Anggaran Menguat

Referensinews.id — Pemberian hibah oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun anggaran 2017 dinilai tidak akuntabel dan berpotensi kuat disalahgunakan. Bantuan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan ketahanan pangan justru terancam melenceng dari tujuan, menyusul ketidakpatuhan Kepala DKP terhadap regulasi yang berlaku. Temuan ini mengemuka pada Jumat (13/9).

DKP Muratara diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp172 juta untuk belanja hibah, namun hanya terealisasi Rp169 juta. Dana tersebut disalurkan untuk program seperti pengembangan desa mandiri, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan, serta diversifikasi pangan. Namun, penyalurannya dinilai tidak transparan dan minim pengawasan.

Jenis bantuan yang diberikan mencakup mesin penggiling ikan beserta perlengkapannya, bibit sayuran, serta uang tunai untuk kegiatan lomba diversifikasi pangan. Namun hingga kini, efektivitas dan tepat sasaran atau tidaknya bantuan itu masih menjadi tanda tanya besar.

Aktivis dan pegiat LSM, Febri RB, mengkritik keras praktik ini. Ia menyebut bahwa hibah seharusnya diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip tersebut bisa masuk kategori serius.

“Kalau hibah sudah tidak sesuai aturan, ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk penyalahgunaan anggaran. Ada indikasi kuat motif memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ini korupsi,” tegas Febri.

Kepala DKP Muratara, Titin Sumartini, saat dikonfirmasi wartawan soal dugaan penyimpangan ini, enggan memberikan jawaban detail. Ia hanya menanggapi singkat, “Lokasinya di mana dan apa yang mau diberitakan?”

Sikap bungkam dari pejabat publik ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam realisasi dana hibah DKP tahun 2017.