Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Pedoman, DPRD Musi Rawas Soroti Arah Pembangunan

MUSI RAWAS, – DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Rapat yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, serta para tamu undangan.

Rapat dibuka Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah. Dalam sambutannya, ia menilai pidato kenegaraan Presiden memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, terutama sebagai salah satu bahan dalam melihat arah kebijakan pembangunan ke depan.

Menurut Firdaus, pesan yang disampaikan Presiden perlu diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan daerah agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi semangat dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Firdaus mengatakan, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan aspek politik dan pertahanan, tetapi juga mencakup kemandirian ekonomi, penguatan budaya serta kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan global.

“Tema ini bukan sekadar seruan, tetapi juga ajakan sekaligus tanggung jawab bersama. Bersatu dan berdaulat menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional serta memperkuat kedaulatan politik, ekonomi, budaya dan pertahanan di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Sasaran akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pemerintah juga disebut telah mengeluarkan sebanyak 121 kebijakan transformatif sebagai bagian dari langkah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa secara bertahap dan menyeluruh.

Bagi pemerintah daerah, pesan tersebut menjadi dorongan untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan kesejahteraan nasional. (Adv)